Fiscal Sustainability of Universal Health Coverage and PBPU Inactivity in Semarang City

Deskripsi

Artikel berjudul "Fiscal Sustainability of Universal Health Coverage and PBPU Inactivity in Semarang City" menganalisis keberlanjutan fiskal program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Semarang. Menggunakan desain studi kasus kuantitatif deskriptif-analitis dengan data sekunder administrasi (2018–2026), penelitian ini menyoroti segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebagai kelompok risiko fiskal utama. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun Kota Semarang mencapai cakupan UHC administratif penuh (100%) sejak 2023, tingkat kepesertaan aktifnya berfluktuasi antara 81,37% hingga 86,33%, seiring melonjaknya anggaran UHC dari Rp41,39 miliar (2024) menjadi Rp121,01 miliar (2026). Segmen PBPU mencatatkan keaktifan terendah, yaitu 65,14% per Mei 2026, serta menyumbang 36,33% dari total peserta nonaktif meski hanya mencakup 15,39% dari keseluruhan anggota. Selain itu, mekanisme reaktivasi peserta APBD mendominasi 52,87% kasus terkait UHC. Penelitian ini menyimpulkan bahwa capaian UHC di Kota Semarang secara administratif berkelanjutan, namun secara fiskal rentan. Para penulis menegaskan bahwa cakupan administratif tidak setara dengan keberlanjutan fiskal. Oleh karena itu, evaluasi UHC disarankan untuk mengintegrasikan indikator keaktifan peserta, kepatuhan PBPU, dan kapasitas anggaran daerah.